PORTALINDO.CO.ID, BANJARMASIN, – Ketua Komite I DPD RI, H. Fachrul Razi, MIP  meminta aparat penegakan hukum untuk mengusut tuntas dugaan tindak premanisme politik yang menimpa salah satu relawan paslon Gubernur Kalimantan Selatan. Demijian disampaikan kepada media Minggu (30/5).


“Tindakan premanisme politik seperti itu sangat tidak bisa di diamkan dalam negara demokrasi, apalagi jika dilakukan atas dasar perbedaan sikap politik,” ujar Senator DPD RI yang juga menjabat sebagai Ketua Komite I DPD RI membidangi masalah politik, pemerintahan, hukum dan keamanan.


Menurut Fachrul Razi, Penegak hukum harus bergerak cepat mengusut kasus ini secara transparan dan tegas, keamanan bagi setiap warga negara menjadi tanggung jawab bersama.


Menurut alumni Politik Universitas Indonesia tersebut, perbedaan pandangan politik itu hal lumrah di negara ini, UU sudah mengatur itu. Sangat memalukan jika terjadi kekerasan atas perbedaan sikap politik.


“Perbedaan sikap politik itu biasa, toh negara sudah mengatur kok terkait kebebasan berpendapat. Saya minta aparat penegak hukum harus mengusut kasus ini, Indonesia negara hukum, tidak boleh ada orang yang selalu bersikap arogansi, apalagi menindas kebebasan orang lain,” tegasnya.


“kita serahkan saja pada aparat penegakan hukum, biar mereka yang mengusut secara transparan,” katanya.


Kita percaya pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian mampu bekerja secara profesional.


“Saya percaya Polri akan bekerja secara profesional, karena ini menyangkut kepercayaan publik kepada polri sebagai institusi penegakan hukum,”  tegasnya.


Di akhir Fachrul Razi meminta semua pihak untuk tetap tenang dan terus mengawal proses pemungutan suara ulang di provinsi Kalimantan Selatan.


DPD RI akan mengawal proses pemilihan suara ulang di Kalimantan Selatan. "Kita tidak mau terjadi cacat demokrasi di Kalimantan Selatan, kita akan kawal pemilihan suara ulang berjalan secara damai dan demokratis," tegasnya.


“Kami Komite I DPD RI akan terus melakukan pengawasan terkait pemungutan suara ulang di Kalimantan Selatan, oleh karena itu, kita berharap semua pihak untuk tetap tenang dan terus menjaga solidaritas,” pungkasnya. Kita akan buktikan di nasional, bahwa Kalimantan Selatan akan menjadi laboratorium politik bagi sejarah pilkada di Indonesia, jangan di rusak karena nafsu kekuasaa , semua kandidat harus bersaudara," tegasnya.


Dikabarkan sebelumnya, beberapa simpatisan H2D ketika melakukan pemasangan spanduk bertuliskan “Anti Politik Uang” di Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, pada Minggu,(23/3/2021) pukul 14.00 WITA, diduga disekap, dipukuli hingga diancam bunuh.


Korban berinisial R, A, K dan D yang telah mengalami tindak kriminalitas tersebut memang tim relawan H2D, ujar Kuasa Hukum H2D, Parhani di Polresta Banjarmasin pada Senin,(24/3/2021) pukul 11.30 WITA.(*)