Merespon Penyederhanaan Regulasi Yang Memang Dibutuhkan Masyarakat Pada Era Kini -->
Cari Berita

Pages

Faktual - Berimbang

Merespon Penyederhanaan Regulasi Yang Memang Dibutuhkan Masyarakat Pada Era Kini

Friday, March 27, 2020


Portalindo.co.id, Tangerang Selatan - Dewan Pimpinan Pusat Mahasiswa Pancasila menyelenggarakan diskusi dalam merespon Penyederhanaan regulasi yang memang dibutuhkan masyarakat pada era kini. Terlebih, banyak sekali regulasi baik yang bersifat lokal maupun nasional saat diimplementasikan belum efektif menjawab kebutuhan dan percepatan menyerap investasi dan mempermudah layanan publik,  oleh pemerintah kepada masyarakat.

Tema diskusi tersebut "Mempersiapkan Masyarakat Menyambut Era Penyederhanaan Regulasi" yang di selenggarakan di Kantor Sekretariat DPP Mahasiswa Pancasila, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (24/03),

Diskusi tersebut dilanjutkan dengan 
testimoni dengan narasumber Faizal Hermiansyah, S.Kom. (Juru Bicara/Pengurus  HIPMI Perguruan Tinggi (PT) Banten) dan Mizz Farha Diba (Ketua Kadin PB Kota Tangerang Selatan).

Dalam diskusi tersebut, Mizz Farha Diba mengatakan penyederhanaan regulasi  harus diatur dalam  undang-undang. Hal itu karena banyaknya aturan yang tumpang tindih, peraturan yang ada saat ini dianggap terlalu kaku dan menghambat investor yang akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesa.

“Beberapa hal yang akan terkandung dalam penyederhanaan regulasi antara lain penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi dan ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, riset dan inovasi, pengadaan lahan, kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi,” ujarnya Mizz Farha Diba.

Sementara, Faizal Hermiansyah, S.Kom., mengatakan bahwa penyederhanaan regulasi tersebut akan mempercepat pelaku-pelaku industri untuk mencapai percepatan investasi dan perputaran daya saing ekonomi. 

“Pihaknya mencatat bahwa terdapat 32,6% penghambat investasi yang datang dari masalah perizinan, sementara 17,3% adalah hambatan dari pengadaan lahan, serta 15% merupakan hambatan dari regulasi pemilik pabrik setempat. Dari poin-poin tersebut terlihat betapa besar hambatan yang berasal dari regulasi,” pungkasnya. 

Pada penutupan diskusi tersebut ada beberap point yang disampaikan, antara lain, bahwa DPP Mahasiswa Pancasila; pertama, Mendukung kebijakan pemerintah terkait program penyederhanaan regulasi, Kedua, Ikut serta dalam menyukseskan terselenggaranya program penyederhanaan regulasi dalam berbagai kesempatan.

Dan ketiga, Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan serta dalam meningkatkan performa perekonomian Indonesia dan pelayanan masyarakkat melalui pelaksanaan program penyederhanaan regulasi.(Red)