Portalindo.co.id, Jakarta  - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menolak rencana kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan. Fraksi PDIP menilai TGUPP tidak memberikan manfaat bagi warga Jakarta.

"Ya jadi kita tidak setuju. Kenapa? Yang pertama kita harus melakukan evaluasi. Fraksi PDIP itu melihat (TGUPP) lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Pantas Nainggolan saat dimintai tanggapan, di Jakarta, Sabtu ( 5/10/19)

PDIP juga menilai TGUPP seharusnya menjadi bagian dari anggaran operasional gubernur. Sebab, Pantas menuturkan TGUPP melekat dengan gubernur.

"Yang kedua, dari segi nama, TGUPP, seyogyanya alokasi anggaran TGUPP di gubernur, operasionalnya gubernur. Karena user TGUPP ini kan gubernur, hanya dia yang mempergunakan itu. TGUPP itu unsur staf dari gubernur yang namanya TGUPP," jelasnya.

Pantas menyebut PDIP tak mempersoalkan jika dengan masuknya TGUPP anggaran operasional Anies menjadi bertambah. Karena, dia menjelaskan anggaran operasional gubernur juga ada batasannya.

"Ya nggak ada soal. Dana operasional gubernur itu kan juga ada batasannya," ucap Pantas.(Red)