Header Ads


Breaking News

Warga Kota Tangerang Kecewa dengan Menkumham


,
KOTA TANGERANG - Sindiran Menkumham Yasonna Laoly kepada Walikota Tangerang terkait izin lahan gedung kampus, membuat warga Kota Tangerang geram. Bahkan tak sedikit dari mereka menyatakan kekecewaannya yang dirasa tak pantas diucapkan oleh seorang Mentri.

Salah satunya, Junaidi Ketua RW 01, Komplek Kehakiman, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, dengan tegas menyatakan kekecewaannya terhadap Menkumham. 

"Saya sebagai tokoh masyarakat menyatakan statment pak Mentri itu tidak etis. Saya sudah 24 tahun menjadi RW,  saya mengetahui secara jelas bagaimana lahan Kemenkumham yang tak terurus hingga sekarang sudah dipercantik Pemerintah Kota Tangerang," ungkap Junaidi saat dihubungi, Rabu (10/7/19).

Kemudian kata Junaidi, walaupun secara aturan penyerahan lahan belum terjadi. Tetapi Pemerintah Kota Tangerang membangun sesuatu fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang peduli kepada masyarakat yang hidup di lahan Kemenkumham. 

Lahan Kemenkumham dibangun infrastrukturnya, salurannya, aliran listriknya, wisatanya dan lain-lainnya semua untuk kepentingan masyarakat. 

"Sebagai seorang menteri, entah ada masukan masukan dari bawahannya yang tidak pas, saya tidak mengerti. Seharusnya seorang Menteri itu  berkordinasi saja. Tidak usahlah statment kepada wartawan yang seperti itu. Sudah begini, warga yang kena efek buruknya," jelas Junaidi. 

Ia sebagai warga memohon hal seperti ini tak terulang lagi. Junaidi pun meminta klarifikasi kembali di hadapan media. "Secara jelas menteri tak sepatutnya berucap seperti itu," tukasnya. 

Menurutnya, ia sangat merasa dirugikan Kemenkumham, setelah menerima surat Walikota  pertanggal 15 Juli 2019, Pemkot tidak akan bertanggungjawab terhadap layanan sampah, perbaikan drainase dan jalan, termasuk penerangan jalan diatas lahan Kemenkumham. 

"Saya tidak mau ini terjadi terhadap warga saya. Andaikan satu hari saja sampah tidak diangkut Pemkot, tidak terbayang gimana kondisi wilayah pemukiman kami," tuturnya.

"Pokonya saya mau Menkumham klarifikasi semua ini jangan diam saja, kita dirugikan," tegasnya. 

Diketahui, Pemerintah Kota Tangerang akan menghentikan semua layanan yang berdiri diatas aset Kemenkumham. Mulai dari komplek Kehakiman dan Pengayoman. Pasalnya, lahan tersebut berdiri di atas aset Kemenkumham yang Fasos Fasumnya belum diserahkan ke pemkot.

Tidak ada komentar