Header Ads


Breaking News

GOLPUT HARAM


oleh: Prof. Noor Achmad (Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat ).

Portalindo.co.id - Golput haram. Itu bagian keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Tahun 2009. Sebuah forum yg dihelat oleh MUI di Padangpanjang. Dihadiri 1000an ulama se Indonesia.

Keputusan itu relevan dimunculkan lagi. Terlebih dlm waktu dekat akan ada hajat nasional. Tgl 17 April akan digelar pemilihan Presiden dan Wakilnya, Wakil Rakyat di DPRD dan DPR, serta DPD.

Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan cita2 bersama. Sebuah ikhtiar dlm berbangsa dan bernegara. Ajang resmi memilih pemimpin.

Bagi umat Islam, memilih pemimpin  berarti menegakkan _imamah_ ( kepemimpinan) dan _imarah_ ( pemerintahan ).
Imam al-Mawardi dlm Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah menyebut, bhw
Kepemimpinan merupakan tugas kenabian. Dlm rangka menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia ( _hirasatu ad-din wasiyasatu ad-dunya_).

Para ulama bersepakat, memilih pemimpin hukumnya wajib. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Siyasah as-Syar'iyah menegaskan; kekuasaan untuk mengatur urusan manusia termasuk kewajiban besar dlm agama. Krn tidak akan tegak urusan  agama atau urusan dunia tanpa kekuasaan.

Oleh karena itu, memilih pemimpin yg dapat membawa tugas2 tersebut *hukumnya wajib*. Siapa itu? Jawabnya adalah  Pemimpin yg beriman dan bertaqwa, jujur ( _shiddiq_), terpercaya ( _amanah_), aktif dan aspiratif ( _tabligh_), serta mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat .

Jika memilih pemimpin itu wajib, maka datang ke TPS saat Pemilu utk menggunakan hak pilih juga menjadi wajib . Dalam sebuah Kaidah Fiqh disebutkan *_lil wasaail hukm al-maqashid_* dan *_ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun_*. Intinya, kalau adanya kepemimpinan itu wajib, maka sarana untuk mendapat pemimpin itu jg wajib.

Dengan kata lain, apabila suatu kewajiban tidak dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yg lain, maka pelaksanaan sesuatu yg lain tersebut hukumnya wajib.

Maka dari itu, kalau kita tidak menggunakan hak pilih sama halnya kita melalaikan kewajiban memilih pemimpin. Itu artinya, kita jg tidak ikut andil dlm mewujudkan cita2 berbangsa dan bernegara.

1 komentar: