Header Ads


Breaking News

Anggota DPR Sukiman Ditetapkan Sebagai Tersangka Suap Oleh KPK




PORTALINDO.CO.ID, JAKARTA – Daftar kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPR bertambah panjang. Teranyar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Fraksi PAN DPR Sukiman sebagai tersangka.

Sukiman disangka menerima suap terkait dengan Pengurusan Dana Perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Penetapan Sukiman sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan kasus yang menyeret anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono.

"Tersangka SKM (Sukiman) menjabat sebagai anggota DPR. Sampai saat ini total 70 anggota DPR yang telah diproses dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (7/2/2019).

KPK, kata Febri, menyesalkan masih maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sejumlah penyelenggara negara. APBN semestinya ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat, bukan dikorupsi untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.

Dalam perkara ini KPK juga menetapkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Pegunungan Arfak Natan Pasomba (NPA) sebagai pemberi suap.

KPK menduga Natan memberi suap kepad Sukiman sebesar Rp4,41 miliar dalam bentuk uang rupiah sebesar Rp3,96 miliar dan valas 33,500 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut merupakan commitment fee sebesar 9 persen dari alokasi dana perimbangan yang akan diberikan kepada Kabupaten Pegunungan Arfak.

"Dari sejumlah uang tersebut, SKM diduga menerima sejumlah Rp2,65 miliar dan 22.000 dolar Amerika Serikat," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmoran saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Natan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Adapun Sukiman disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Penulis: Alexander

Tidak ada komentar