Header Ads


Breaking News

Total 2.357 PNS Terlibat Korupsi,Baru Sekian Yang Dipecat,Ungkap KPK



PORTALINDO.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberasan Korupsi (KPK) menilai proses pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti korupsi masih berjalan sangat lambat. Kelambanan tersebut diduga karena kurangnya tegasnya para pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam bertindak.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang dikeluarkan pada 14 Januari 2019, terdapat 2.357 PNS divonis bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, baru 393 orang di antaranya yang diberhentikan tidak dengan hormat.

“Meskipun demikian, di luar 2.357 PNS tersebut, terdapat tambahan 498 PNS yang terbukti korupsi diberhentikan, sehingga total PNS yang diberhentikan adalah 891 orang,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Dyansyah di Jakarta, Senin (28/1/2019).

Febri mengatakan, seharusnya proses pemberhentian 2.357 PNS tersebut sudah rampung pada akhir Desember 2018. Karena itu, KPK sangat menyayangkan rendahnya komitmen PPK baik di pusat maupun daerah untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“KPK terus bekoordinasi untuk memastikan ketidakpatuhan atau kelambanan dalam pemberhentian ini. Apalagi sejak 13 September 2018 telah ditandatangani Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN. Seharusnya komitmen ini dipatuhi,” ucapnya.

Dia memerinci, di tingkat instansi pusat, dari 98 PNS yang divonis bersalah karena korupsi, baru 49 orang yang diberhentikan. Beberapa kementerian tercatat belum memberhentikan sejumlah PNS yang terbukti korup, yaitu Kementerian PUPR sebanyak sembilan orang, Kemenristekdikti sembilan orang, Kementerian Kelauatan dan Perikanan tiga orang, Kementerian Pertahanan tiga orang,  dan Kementerian Pertanian tiga orang.

“Kementerian yang terbanyak (tertinggi persentasenya) memberhentikan PNS terbukti korup adalah Kementerian Perhubungan sebanyak 17 orang dan Kementerian Agama 7 orang,” ujarnya.

Febri mengingatkan, judicial review atau uji pasal tentang pemecatan PNS korup yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) semestinya tidak jadi alasan untuk menunda pelaksanaan aturan tersebut. Untuk itu, KPK mengimbau agar pimpinan instansi serius menegakkan aturan terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang terbukti korupsi.

“Sikap kompromi terhadap pelaku korupsi, selain dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, juga berisiko menambah kerugian keuangan negara karena penghasilan PNS tersebut masih harus dibayarkan negara,” tuturnya. (Guntur)

Tidak ada komentar