Header Ads


Breaking News

Rekomendasi Pembekuan 3 Ormas di Bali, Ini Jawaban Koster



PORTALINDO.CO.ID, DENPASAR-Gubernur Bali, Wayan Koster menanggapi terkait surat rekomendasi yang dikeluarkan Bali'>Kapolda Bali, Irjen Pol Petrus Golose terkait pembekuan sementara 3 organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Bali.

Dikatakan Koster, saat ini surat tersebut masih dalam tahap pembahasan dan pengkajian “Sedang kita bahas. Prinsipnya kita sejalan dengan Pak Kapolda,” kata Koster saat ditemui di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (12/1/2018).

Lanjutnya, isu ini kembali jadi pembahasan hangat setelah Golose mempertanyakan tindak lanjut Pemprov terkait surat rekomendasi yang dilayangkan Polda Bali pada April 2017.

Golose mempertanyakan kelanjutan rekomendasi itu lantaran belum ada respon dari Pemprov hingga saat ini. “Karena sekarang saya sebagai Gubernur, beliau menanyakan bagaimana responnya.

Tentu saya merespon. Saya berterima kasih sekali atas dorongan Pak Kapolda mengenai rekomendasi untuk pembekuan 3 ormas itu,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kostermenegaskan tidak boleh sampai ada premanisme di Bali. “Saya akan bertindak tegas terhadap premanisme di Bali,” ucapnya.

Adapun alasannya karena, pertama, membuat kehidupan masyarakat Bali menjadi tidak tentram, tidak nyaman dan tidak damai dengan berbagai ancamannya dan tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan merugikan kepentingan umum.

Oleh karenanya, tidak boleh ada aktivitas 'premanisme' dari Organisasi Kemasyarakatan apapun di Bali Ia meminta semua pihak harus menciptakan kenyamanan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan dalam bermasyarakat.

Alasan kedua, Bali merupakan destinasi wisata Maka anarkisme ormas terdahulu yang sampai mengakibatkan korban nyawa itu telah mencoreng, merugikan, dan merusak citra nama Bali di mata dunia.

“Ini tidak boleh dibiarkan dan harus menjadi kesadaran serta komitmen semua pihak,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, Ketut Tama Tenaya ketika diminta tanggapannya atas surat rekomendasi Kapolda menyatakan mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan Gubernur Bali. “Itu sudah ada tanggapan Pak Gubernur.

Jadi kita mendukung langkah-langkah Pak Gubernur untuk menindaklanjuti rekomendasi Kapolda. Saya dukung kebijakan gubernur,” kata Tama Tenaya melalui sambungan seluler.

Selanjutnya, ketika ditanya apakah pihak Dewan akan mengusulkan pembuatan Perda untuk mengatur Ormas di Bali, ia menyampaikan masih melihat perkembangan kedepan. “Itu sudah ada aturan tentang ormas.

Kita lihat perkembangan lebih lanjut nanti karena sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang Ormas,” tuturnya.

Sebelumnya, Golose menjelaskan, dari 108 ormas yang ada di Bali, tiga ormas tersebut terdata telah melakukan dugaan perbuatan pidana, menggangu keamanan dan ketertiban umum.

Atas dasar dan data tersebut, Kapolda Bali mengirim surat rekomendasi, namun hingga sampai saat ini belum ada tanggapan.

Kapolda Bali pun meminta Kabidkum Polda Bali, Kombes Pol Mochamad Khozin untuk mengecek kembali surat rekomendasi tersebut.

Kombes Pol Mochamad Khozin yang dikonfirmasi mengaku sudah mengecek perkembangan dari surat tersebut melalui rapat koordinasi dengan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur, Bali.

"Sekda Provinsi Bali mengatakan bahwa surat rekomendasi dari Kapolda Bali terkait keberadaan ormas di Bali telah diterima dan sudah dibicarakan fungsi terkait.

Selanjutnya surat tersebut masih dikoordinasikan dengan Bapak Gubernur Bali," terang Kombes Pol Mochamad Khozin, Rabu (9/1/2019).

Ia menjelaskan, surat rekomendasi ini sebenarnya sudah lama, saat waktu terjadinya kekerasan oleh beberapa ormas di Bali untuk diatensi oleh Gubernur Bali dan diberikan surat peringatan (SP).

Namun menurut Kabidkum Polda Bali, hingga saat ini surat rekomendasi tersebut masih belum ditindaklanjuti. "Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari Pemda, sehingga kemarin kita diperintahkan oleh Kapolda untuk menanyakan perkembangan surat yang kita kirim," jelasnya.(tus)

Tidak ada komentar