Header Ads


Breaking News

Program Pro Rakyat Dihapus, Anwar Hafid Angkat Bicara


Portalindo.co.id, Morowali --Sejumlah program pro rakyat yang selama ini dinikmati oleh masyarakat Morowali, pelan tapi pasti hilang satu persatu. Sebut saja, kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali saat ini tentang penghapusan Jaminan Social Daerah (Jamsosda) dan bantuan dana studi untuk mahasiswa Morowali yang biasa dikenal dengan program kesehatan dan pendidikan gratis.

Hal itu disampaikan Mantan Bupati Morowali dua periode, Anwar Hafid dalam konfrensi pers usai pelaksanaan konsolidasi dan temu kader Partai Demokrat Kabupaten Morowali serta pembekalan Caleg Partai Demokrat Morowali di Cafe & Resto S3, Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Selasa, 15 Januari 2019.

"Sehubungan dengan penghapusan Jamsosda dan juga pendidikan gratis di Kabupaten Morowali, pada dasarnya bagi Partai Demokrat itu sangat disayangkan. Kenapa disayangkan?, karena kedua program itulah sesungguhnya yang menjadi jalan untuk tercapainya sejahtera bersama sebagaimana cita-cita pemerintah Kabupaten Morowali saat ini,” ungkapnya.

Hanya dengan pendidikan dan kesehatan gratis inilah, tambah Anwar Hafid, rakyat Morowali akan merasa akan merasa adil diperlakukan oleh pemerintah, karena mereka bisa menikmati tanpa pandang bulu.

“Saya kemarin awalnya, setuju saja pemangkasan oleh Pemda untuk membayar hutang. Karena kita masih menganut system devisit. Sehingga devisit kita di APBD 2018, cukup besar dan Alhamdulillah sudah bisa bayarkan 2018. Dan terakhir masih tersisah devisit kita kurang lebih 168 M dan sudah diakomodir di APBD 2019,” terangnya.

Kalau kita melihat struktur APBD, setelah diakomodir di APBD 2019, masih ada sekitar Rp. 400 sampai Rp. 500 M sisa dana. Dana yang bisa dibuat program yang baru. Perlu diketahui, Jamsosda itu tidak mahal dan hanya memerlukan dana sekitar Rp. 7 milyar satu tahun. Sementara beasiswa untuk mahasiswa hanya memerlukan dana sekitar Rp. 4 milyar dalam satu tahun.

“Sehingga, jika utang menjadi alasan, itu kurang tepat. Sebab kalau pun Pemda masih memberlakukan program kesehatan dan bantuan pendidikan gratis, masih ada sisa anggaran 300 sampai 400 M di APBD 2019, yang bisa digunakan Pemda dalam membiayai program baru. Tetapi kalau penghapusan dengan alasan, ada program baru  dan ingin menjalankan visi misinya, itu lebih sehat,” jelasnya.

Dalam hal program kesehatan gratis kepada masyarakat Kabupaten Morowali itu telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Olehnya itu, yang diatur dalam perda untuk Jamkesda itu bahwa sistem pelayanan kesehatan gratis di Morowali menggunakan sistem Universal Healt Goverence. Artinya program kesehatan gratis berlaku umum, untuk seluruh masyarakat.

"Makanya di perda itu diatur yang namanya sistem kelas, gratisnya itu di kelas. Jika ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang BPJS menghapus Jamkesda itu perlu dipelajari, sebab itu salah menurut saya. Karena yang diatur di Jamkesda itu adalah pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, dan perda itu sampai saat ini masih hidup, belum dicabut. Artinya, dengan perda itu rakyat Morowali dijamin oleh peraturan daerah tidak boleh membayar kalau dia sakit," pungkasnya.

Penulis : Wardi

Tidak ada komentar