Header Ads


Breaking News

Gubernur Sulteng Diminta Tetapkan Kenaikan 20% UMSK Morowali 2019


Portalindo.co.id, Morowali --
Sikap Pemerintah Propinsi (Pemprop) Sulawesi Tengah, dalam hal ini Gubernur Sulteng, Longki Djanggola yang menolak menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Morowali tahun 2019, menuai sorotan sejumlah serikat pekerja di Morowali.

Padahal, sebelumnya Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali sudah merekomendasikan usulan sesuai hasil kesepakatan bersama antara Dewan Pengupahan Morowali yang
melibatkan Pemda Morowali, Apindo, Kadin, pihak perusahaan, dan sejumlah serikat pekerja di Morowali, 24 Desember 2018, bertempat di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Morowali.

Kala itu, para pihak bersepakat kenaikan UMSK Morowali tahun 2019 di angka 20% sebesar Rp.3.480.000 berdasarkan hasil survei KHL. Anehnya, Gubernur Sulteng melalui Dinas Nakertrans, justru belum menetapkan dan dikembalkikan ke Pemda Morowali untuk dilakukan pembahasan kembali.

“Pengembalian tersebut, hanya berdasarkan permintaan PT. IMIP melalui Surat nomor : 790/SDM-I MIP-MWL-XII/2018, perihal Keberatan Kenaikan UMSK 20% yang dilayangkan tertanggal 28 desember 2018 dengan alasan ketidak mampuan pihak perusahaan. Ini merupakan pil pahit, bagi buruh di Morowali,” kata Afdal Sekertaris SPIM kepada media ini.

Seharus, tambah Afdal, Gubernur Sulteng mengabaikan surat keberatan PT. IMIP. Mengapa?, hal itu dikarenakan kesepakatan yang diambil dan diusulkan untuk ditetapkan sudah melalui proses yang benar. Dasar kesepakatan itu sesuai dengan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan dan berdasarkan kesepakatan bersama yang dihadiri semua pihak.

“Jika merujuk kepada ketidakmampuan pihak perusahaan dengan kenaikan UMSK Morowali sebesar 20 persen, sebagai alasan. Kami sudah meminta agar pihak perusahaan transparan dan mau diaudit oleh lembaga independen untuk menguji alasannya,” bebernya.

Ia berharap pihak perusahaan lebih bijak, dengan memposisikan buruh sebagai subyek penting.
Sehingga, tidak hanya dijadikan obyek pembodohan berkepanjangan atas hantaman kekuatan anti buruh dan kekuatan anti demokrasi.

“Giliran menuntut haknya, buruh selalu dihalang-halangi oleh keserakahan para tuan kapitalis dan kelompok yang syarat kepentingan dan hanya menjadikan buruh sebagai sapi perah serta kelinci percobaan,” ujarnya.

Tetapi kali ini, lanjutnya, kaum buruh di Morowali, khususnya yang berada dikawasan pertambangan dan Industri PT. IMIP Grup akan merapatkan barisan guna melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 24 sampai 30 Januari 2019.

“Ini kami lakukan, sebagai bentuk penolakan atas usulan pembahasan kembali UMSK dan mendesak Gubernur Longki Djanggola, M.Si agar segera menetapkan UMSK Morowali sesuai rekomendasi dari Pemda Morowali,” ungkapnya

Dalam kesempatan itu, Ia menyerukan sekaligus mengajak seluruh di kawasan IMIP untuk bersatu memperjuangkan kesejahteraannya. “Jika buruh bersatu, kesejahteraan adalah milik kita,” tandasnya.(Wardi)

Tidak ada komentar