Header Ads


Breaking News

Gubernur Sulteng Belum Tetapkan UMSK Morowali 2019, Mengapa ?


Portindo.co.id, Morowali --Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola sampai saat ini belum menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Morowali tahun 2019. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sulteng, Ir. Abd. Razak, MT melalui surat nomor : 561/0151/Bid.Phiwasnaker, perihal penetepan UMSK 2019, tertanggal, 07 januari 2019 yang ditujukan Kepada Bupati Morowali.

Menurut Abd. Razak, menunjuk surat Nomor 848/1218/Bup-TND/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Rekomendasi Penetapan UMSK Morowali Tahun 2019 dan surat PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Nomor : 790/SDM-IMlP/XI/2018, tanggal 28 Desember 2018 perihal Keberatan Kenaikan UMSK 2019 sebesar 20%.

Maka pengusulan UMSK Morowali tahun 2019 yang telah diajukan ke Nakertrans Sulteng belum dapat di proses ke Gubernur untuk penetapannya, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum dalam pasal 16 ayat 2, bahwa "Dalam hal perundingan tidak mencĪ±pai kesepakatan, Gubernur tidak dapat menetapkan UMSK".

Adanya surat keberatan dari perusahaan - perusahaan disektor pertambangan/industri pertambangan, maka berkas pengusulan kenaikan UMSK, kami kembalikan agar dirundingkan kembali antara Asosiasi Pengusaha, Perusahaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan penetapannya.

Menanggapi surat Nakertrans Propinsi Sulteng, Asnan As’ad salah satu aktivis buruh angkat bicara. Menurutnya, sebelumnya sudah empat kali dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pihak. Baik pengusaha, Apindo, Kadin, bahkan BPS yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Morowali melalui Dinas Nakertrans Morowali hingga mencapai kata sepakat yang dituangkan dalam berita acara dan dilanjutkan dengan usulan ke Gubernur.

“Sudah ada kesepakatan, Gubernur tinggal menetapkan sesuai perintah Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Terkait surat keberatan PT. IMIP, Nakertrans Propinsi seharusnya tidak menanggapi karena sudah ada kesepakatan yang dihadiri para pihak termasuk perwakilan IMIP didalamnya,” ungkap Asnan As’ad disela-sela pertemuan pembahasan UMSK ke-5 di Aula Kantor Bupati Morowali, Selasa, 15 Januari 2019.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN), Katsaing kepada wartawan media ini menganggap bahwa penetapan UMSK tahun 2019 sudah disepakati, apabila kesepakatan akan dibatalkan berarti harus melalui kesepakan oleh yang membuat kesepakatan tersebut.

“Saya curiga ada kongkalingkong ini, bisanya pada pertemuan 24 desember 2018, pihak perusahaan hadir dan ada kesepakatan. Kemudian, Nakertrans Propinsi langsung anulir karena disusul surat keberatan 28 desember 2018,” ungkapnya.

Penulis : wardi

Tidak ada komentar