Header Ads


Breaking News

Buruh di PT. IMIP Grup Bakal Mogok Kerja

Portalindo.co.id, Morowali --Front Perjuangan Buruh (FPB) yang merupakan gabungan dari sejumlah serikat buruh didalam kawasan industry pertambangan PT. IMIP Grup bakal melakukan aksi mogok kerja, pada Kamis 24 sampai 27  Januari 2019. Hal ini disampaikan Katsaing Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Morowali kepada wartawan media ini, Minggu, 20 Januari 2019.
Rapat Konsolidasi Menuju Mogok Massal Di Lingkup. PT. IMIP Grup

“Mogok kerja yang akan diikuti ribuan buruh di kawasan IMIP Grup ini dilatarbelakangi  oleh belum ditetapkannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Morowali tahun 2019 oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, berdasarkan surat Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulteng, nomor : 561/0151/Bid.Phiwasnaker, tertanggal, 07 januari 2019,” kata Katsaing Ketua DPC SPN Morowali.

Ia menuturkan, jika merujuk pada isi surat Dinas Nakertrans Sulteng, maka kami menganggap perundingan yang telah menghasilkan kesepakatan para pihak termasuk pihak perusahaan didalamnya dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan penetapan MSK kabupaten Morowali tahun 2019, di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Morowali, 24 desember 2018  telah dilanggar oleh pihak pengusaha dan pemerintah.

“Padahal pembahasan UMSK keempat itu, dimediasi oleh pemerintah daerah dan dipimpin langsung Bupati Morowali sudah ada kesepakatan yang melahirkan usulan ke Gubernur Sulteng untuk ditetapkan. Namun, apa yang terjadi?, justru Gubernur belum menetapkan UMSK Morowali 2019,” ungkapnya.

Menelisik lebih jauh isi Surat Dinas Nakertrans Propinsi Sulteng, tambahnya, yang menjadi pertimbangan hingga belum ditetapkannya UMSK Morowali 2019, adalah surat PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Nomor : 790/SDM-IMlP/XI/2018, tanggal 28 Desember 2018 perihal Keberatan Kenaikan UMSK 2019 sebesar 20%.

“Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum dalam pasal 16 ayat 2, bahwa Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, Gubernur tidak dapat menetapkan UMSK, tidak relevan menjadi alasan. Karena adanya surat Nomor 848/1218/Bup-TND/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Rekomendasi Penetapan UMSK Morowali Tahun 2019,” bebernya.

FPB dalam aksinya akan bergabung bersama Perjuangan Rakyat Tertindas (PRT) Morowali, sebuah organisasi yang di dalamnya ada para pemudah dan  masyarakat Morowali. Dengan tuntutan, agar Gubernur Sulteng segera tetapkan UMSK Kabupaten Morowali sesuai hasil kesepakatan, pada tanggal 24 Desember 2019.

“Segara bangun seluruh fasilitas buruh atau pekerja yang layak dan lebih berperikemanusiaan serta penegakkan aturan perundang-undangan RI di lingkungan perusahaan IMIP Grup,” pungkasnya.

Penulis : Wardi

Tidak ada komentar