Header Ads


Breaking News

Waspada Ujaran Kebencian Yang Disebar di Masjid, Pemerintah Lakukan Ini!

Penulis : Astrid Maharani*
Portalindo.co.id, 20/12/18
Menyusul kabar radikalisme yang telah beredar di beberapa kalangan masjid. Ujaran kebencian menjadi sasaran selanjutnya untuk turut dibenahi. Pasalnya, ujaran kebencian ini dapat berimbas pada perpecahan umat dan bangsa. Selain itu, ujaran kebencian juga dinilai sebagai tindakan yang buruk sebab, dapat memicu permusuhan. Karena, ujaran kebencian merupakan bibit pertama dari gerakan ataupun tindakan radikalisme.
Ironisnya, ujaran kebencian ini semakin marak dilakukan di kalangan muslim yang notabene cinta perdamaian. Bukan salah muslimnya, tapi orang–orang di dalamnya yang tidak paham akan perilaku yang seharusnya tidak dilakukan menurut ajaran Islam sendiri. Padahal, ajaran Islam sudah mengatur sedemikian rupa akan hal-hal yang dilarang dan dianjurkan.
Mirisnya lagi, ujaran kebencian ini dilontarkan oleh pemuka agama yang harusnya tahu betul bahwa tindakannya ini sangat tercela. Tidak selayaknya tokoh agama memprovokasi dan menyebarkan ujaran kebencian di depaan jama’ah nya seperti yang dilakukan Habib Bahar Bin Smith. Kala itu, sang Habib berceramah dengan menyebutkan Presiden RI Joko Widodo sebagai pemimpin banci dan sebagainya. Sontak perkataan tersebut menjadi sorotan publik. Mengapa seorang Habis harus melontarkan kata–kata itu? Seharusnya dia menyadari perbuatanya adalah tindakan tercela. Mau benci atau bagaimanapun, kita harus tunduk terhadap aturan pemimpin sesuai dengan perintah Rasululloh. Bahkan, Rosul kita mengajarkan agar menyayangi dan tidak saling membenci terhadap sesama.
Jika pemuka agama saja sudah melakukan ujaran kebencian ini, bagaimana masyarakat akan mencontohnya? Yang jadi figur saja sudah tidak bisa ditiru ucapannya. Maka dari itu, masyarakat khususnya umat muslim dihimbau agar tetap beriman kepada Allah dan menjauhi pemuka–pemuka agama tipe Habib Bahar. Pasalnya, perkataan dan ucapannya begitu kasar dan tidak patut dianut publik.
Sebenarnya kita boleh saja membenci, itu manusiawi. Tapi kebencian tersebut, tidak perlu ditampilkan secara fulgar sampai mengolok–olo. Kita pun sebenarnya boleh saja memilih pemimpin sesuai keinginan kita. Namun demikian tidak perlu harus menjelek-jelekan kubu oposisi.
Tindakan Pemerintah Atas Ujaran Kebencian
Pemerintah tentunya tidak tinggal diam dengan mencuatnya ujaran-ujaran kebencian yang sedang marak terjadi ini. Sebenaranya tidak hanya Habib Bahar saja yang melakukannya. Mungkin di pelosok desa atau di daerah lain juga terdapat hal serupa. Maka dari itu, kemudian pemerintah bertindak tegas atas kasus ini. Hal ini dimaksudkan agar ujaran kebenciaan tidak semakin menyebar luas dan memberikan efek kapok pada pelaku penyebar ujaran kebencian ini.
Salah satu tindakan tegas pemerintah adalah memanggil pelaku penyebar kebencian ini untuk dimintai keterangan dan kemudian, jika terbukti bersalah  akan dijadikan tersangka. Tentunya tersangka ini akan diganjar sesuai dengan perbuatanya.
Tindakan lainnya yang dilakukan pemerintah dibuktikan dengan keterlibatan DMI atau Dewan Masjid Indonesia yang kemarin sudah menyatakan akan melakukan bimbingan terhadap sejumlah pengurus masjid yang ada di Indonesia, agar tidak turut serta sebagai ujaran kebencian maupun radikalisme. Pihak Dewan Masjid Indonesia juga meminta agar para Khotib tidak lagi menyampaikan pesan-pesan radikal serta kebencian di dalam ceramahnya. Selain itu, sangat dihimbau kepada Takmir masjid untuk melakukan pencegahan dini, serta antisipasi awal terhadap penyelusup yang hendak menyebarkan paham radikal yang bergandengan dengan ujaran kebencian. Oleh sebab itu, mereka diminta lebih hati–hati dan waspada.
Tindakan pemerintah ini tentunya belum cukup untuk benar–benar memberantas dan memerangi penyebar ujaran–ujaran kebencian. Oleh sebab itu, peranan masyarakat dinilai sangat penting untuk turut memberikan sumbangsih dalam menangani masalah ini. Mengapa? Karena masyarakat luaslah yang menjadi sasaran dari gerakan radikalisme dan ujaran kebencian ini. Masyarakatlah yang menjadi fokus utama untuk dipengaruhi pola pikirnya kemudian membentuk gerakan yang anti pemerintah. Jadi, kolaborasi yang baik antara pemerintah, segenap lembaga dan masyarakat sangatlah penting. Demi kesatuan dan kekokohan negara ini.
Jika diantara ke tiga elemen tadi sudah tidak sinkron dan sepaham, maka bahaya kehancuran akan segera menghampiri bangsa kita ini. Indonesia terancam rusuh, pecah dan tidak lagi memiliki nilai demokrasi. Fatalnya lagi, Indonesia sudah tidak dapat lagi melindungi hak asasi manusianya. Hal ini tentunya menjadi PR serius yang harus benar–benar dikerjakan dan dilaksanakan secara matang. Mengingat bahayanya yang begitu krusial terhadap bangsa ini.
Selain itu, pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap tersangka – tersangka seperti terorisme dan gerakan radikalisme lainnya. Ini menjadi kunci penting agar keamanan negara tetap terjaga utuh. Oleh karena itu, dihimbau kepada masyarakat menjelang Pilpres mendatang. Pilihlah seorang pemimpin sesuai hati nurani tanpa harus memprovokasi individu lain dengan cara menyampaikan keburukan-keburukan oposisi agar individu lain tersebut turut memilih apa yang dia pilih.

*) Pemerhati Sosial dan Politik

Tidak ada komentar