Header Ads


Breaking News

Rekaman Seruan Rizieq Di Reuni Aksii 212 Diduga Ada Pelanggaran Kampanye


Portalindo.co.id - Jakarta - Terkait seruan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Reuni 212 , Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menduga ada ada pelanggaran kampanye Pilpres dan caleg dalam acara tersebu.

Rekaman yang memuat ceramah Rizieq diputar di tengah massa dalam penyelenggaraan Reuni Aksi 212, Rizieq menyatakan haram memilih capres dan caleg yang di usung oleh partai pendukung penista agama.
Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja
"Ada dugaan melanggar, karena (peraturannya) tidak boleh menghina atau melakukan fitnah terhadap peserta pemilu yang lain,"kata anggota Bawaslu Rahmat Bagja kepada awak  media, minggu (2/12/18).

Rahmat mengatakan tim Bawaslu DKI  Jakarta yang Sudah Turun ke lapangan untuk mengawasi jalannya aksi Reuni 212 akan menyelidiki rekaman itu. Pihaknya akan mencari tau apakah ada indikasi pelanggaran atau tidak.

"Rekaman belum di cek, perlu di cek apakah dia (Rizieq) itu masuk tim kampanye atau peserta pemilu. Besok (3/12) teman - teman dari Bawaslu DKI Jakarta akan memeriksa rekaman pada panitia Reuni 212 ini,"ujar Rahmat.

Selain itu, Bawaslu juga akan menyelidiki lagu 2019 ganti presiden yang berkumandang di tengah Reuni Aksi 212 tak lama setelah rekaman pidato Rizieq diputar. Rahmat mengatakan pihaknya akan memeriksa lagu tersebut di nyanyikan berdasarkan arahan panitia atau tidak.

Menurut Rahmat, Reuni aksi 212 seharusnya tidak memasukkan unsur kampanye karena izin kegiatan itu untuk mengemukakan pendapat, bukan untuk kampanye pemilu.

"Tentu akan menjadi masalah kalau ada urusan kampanye,"ucap Rahmat.
Jika terbukti ada temuan atau laporan, maka Bawaslu akan menindaklanjuti kasus itu dengan memanggil pihak yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. 
Bawaslu juga akan memutuskan dugaan itu termasuk pelanggaran kuat atau tidak.

Sentra penegakan hukum Terpadu (Gakkumdu) pun akan mencari alat bukti dalam kurun waktu 5 hari. setelah itu, jika ada tindak pidana maka kepolisian akan menindaklanjuti selama 14 hari dan kejaksaan selama lima hari.

Menurutnya, kasus pelanggaran pemilu harus sudah di sidangkan dalam waktu tujuh hari. Kasus pelanggaran pemilu itu cepat.dalam satu bulan sudah harus di sidangkan,"kata Rahmat.

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tindak pidana pemilu dapat di hukum dengan kurungan penjara maksimal dua tahun dan denda.

Sebelumnya, Rizieq ikut menyampaikan ceramah saat Reuni Aksi 212 digelar di monas, jakarta pusat. Dia menuturkan dalam beberapa tahun terakhir sejumlah pembiaran dilakukan diantaranya soal perlindungan terhadap pelaku penistaan agama.

Rizieq meminta umat islam meneruskan amanat perjuangan dalam pilpres dan pileg pada 2019.
"Bahwasanya di pilpres haram memilih capres dan caleg yang  diusung partai yang penista agama,"kata Rizieq dalam rekaman tersebut.(Tim)

Tidak ada komentar