Header Ads


Breaking News

Katam Minta Polda Usut Keterlibatan Oknum Polri & TNI, Bongkar Mata Rantai Tambang Ilegal

Portalindo.co.id, Kendari Sultra – Tergabung dalam beberapa pemerhati tambang di Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Maluku duduk bersama dalam memutuskan untuk membentuk Konsorsium Advokasi Tambang (Katam) wilayah Indonesia Timur, seperti yang dilansir oleh viva.co.id 5 Desember lalu, olehnya itu, kami meminta Kepolisian Polda untuk mengusut tuntas keterlibatan Oknum Polri dan TNI, membongkar mata rantai Tambang Ilegal.
Polemik pertambangan ilegal di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang kian memanas menjadi perhatian khusus para pemerhati tambang. Bahkan dugaan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua KPK, L.M. Syarif, beberapa waktu lalu terkait adanya oknum dari instansi penegak hukum yakni TNI dan Polri yang sengaja membeking pertambangan ilegal yang ada.

“Wilayah yang usaha tambang atau kebun ilegalnya paling banyak dilindungi oleh petinggi Polri dan TNI, mulanya di Kalimantan dan Sumatera. Sekarang pindah ke Sulawesi, ke pulau-pulau kecil Halmahera, Maluku, dan bahkan Papua,” kata L.M Syarif

Menurut Muhammad Risman salah satu Pemerhati Tambang Maluku Utara, Kepolisian Daerah (Polda) harus segera mengusut dugaan keterlibatan oknum Polri dan TNI yang berada dibalik menjamurnya pertambangan ilegal yang ada.

“Ini yang harus di jawab juga oleh kepolisian daerah (Polda) yang memiliki wilayah pertambangan bermasalah? Misalkan, di Sulawesi Tenggara yang banyak dugaan pertambangan ilegal, karna masalah ini sudah menjadi polemik masyarakat khususnya di daerah lingkar tambang,” ungkapnya, Senin malam (24/12/2018).

Sedangkan menurut Nizar Fachri salah satu pemerhati tambang asal Sultra menyatakan bahwa, dengan adanya pernyataan yang diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK terkait dugaan adanya petinggi Polri dan TNI yang bermain tambang ilegal sangatlah ironis, pasalnya masyarakat tidak dapat lagi melaporkan kejadian-kejadian merugikan akibat aktivitas pertambangan ilegal yang ada khususnya di Sultra.

“Jadi sekarang ini masyarakat mulai bimbang, dan tidak tahu lagi harus melaporkan kemana tambang-tambang ilegal yang ada, karena sudah ada bekingan dari pihak oknum TNI dan oknun Polri,” terangnya.

Opini negatif, lanjutnya, yang berkembang terhadap instansi penegak hukum harus dijaga marwahnya, sehingga Polda Sultra harus segera mengklarifikasi, serta mengungkap dugaan keterlibatan oknum TNI dan oknum Polri.

“Oknum-oknum TNI dan Polri harus di bersihkan, jika ada yang bermain dibelakang pertambangan ilegal. Penegak hukum sudah saatnya bersama-sama dengan penggiat aktivis/pemerhati pertambangan untuk sosialisasikan tentang dampak-dampak pertambangan kepada masyarakat khususnya warga di lingkar tambang, karena jika tidak dapat ditindaklanjuti maka publik wajib pertanyakan kinerja pihak penegakan hukum,” pungkasnya.

Laporan Darman

Tidak ada komentar