Header Ads


Breaking News

Diskominfo OKI Gelar Publik Hearing Kerjasama Kemitraan Media Massa

KAYUAGUNG (portalindo.co.id)-- Dalam rangka mensosialisasikan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) OKI tentang pedoman, standar, mekanisme dan tata cara pelaksanaan kerjasama kemitraan publikasi di media massa Tahun 2019 mendatang yang dipusatkan di Ruang Rapat Bendhe Seguguk I Pemkab OKI, Kamis (13/12/2018).
Momen yang dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OKI, Dwi Zulkarnain SH M.Si beserta staf, Kasubag Media dan Komunikasi Publik OKI, Adiyanto SPd, Ketua PWI Sumatera Selatan, H Oktap Riady SH, Perwakilan Akademisi dari Stisispol, Ichuk dan dari Dinas Kominfo Kabupaten Banyuasin serta para Direktur PT yang bergerak di bidang media cetak, online maupun elektronik juga yang mewakili masing-masing media.
Wartawan senior sekaligus Ketua PWI Sumsel, Selaku narasumber pada kegiatan tersebut, H. Oktap Riady, SH mengungkapkan rancangan Perbup tersebut mendorong pelaku pers untuk serius mengelola media massa.
“Ini salah satu upaya agar kita serius dalam mengelola media massa, agar kita berbenah melengkapi administrasi serta legalitas dan meningkatkan performa media yang kita kelola. Kami sangat apresiasi karena ini yang pertama di Sumsel,’’ cetus Oktap.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten OKI, Dwi Zulkarnain SH M.Si menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan perdana Dinas Kominfo OKI bertatap muka langsung dengan para Direktur Perusahaan media sekaligus ajang silaturahim serta dalam rangka publik hearing (dengar pendapat) mengenai Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar dan Mekanisme Kerjasama publikasi media massa di Pemerintah Kabupaten OKI tahun 2019. Draf perbup tersebut memiliki 21 pasal.

“Adanya perubahan nomenklatur tahun 2019 kerjasama publikasi di media massa dialihkan dari Bagian Humas Pemda ke Kominfo. Untuk itu perlu ada peraturan yang bersifat teknis yang mengatur mekanisme dan standar kerjasama publikasi di tahun mendatang untuk tertib administrasi,” ujarnya.

Secara teknis, Perbup tersebut bukanlah hal yang baru bahkan sudah dilaksanakan di Bagian Protokol dan Komunikasi Publik Setda OKI yang selama ini mengelola kerjasama kemitraan publikasi dengan media massa. hanya saja ada beberapa penambahan nomenklatur dan yang pasti Perbup ini merupakan yang pertama membuat dan mensosialisasikan tentang Pedoman dan tata cara kerjasama kemitraan publikasi media massa. Bahkan Dinas Kominfo Kabupaten Banyuasin ikut serta dalam sosialisasi ini, bisa dikatakan “OKI menjadi Pilot Project di Sumsel”.

Untuk kerjasama publikasi media ini sendiri nantinya akan dikelola oleh Bidang Pengelolaan Publik Dinas Kominfo OKI.

Sementara itu, Adiyanto SPd selaku Kasubag Media dan Komunikasi Publik, memaparkan isi rancangan perbup yang sengaja belum di sah'kan karena ingin mendengarkan masukan dan saran dari awak media untuk Raperbup tersebut.

“Perbup ini tidak membatasi kerjasama dengan media atau mengintervensi tugas-tugas jurnalistik wartawan. Namun kita ingin memastikan adanya tertib administrasi dan kepastian hukum kerjasama kemitraan publikasi antara pemerintah dengan perusahaan pers,” ujarnya.

Perbup ini mengatur tujuh mekanisme kerjasama kemitraan publikasi yang meliputi pembukaan penawaran, verifikasi administrasi dan faktual, penandatanganan Kesepakatan Kerjasama, Negosiasi harga, Media Order dan pertanggungjawaban.

“Ferivikasi administrasi berdasarkan undang-undang pers dan edaran dewan pers, ferivikasi faktual berupa penilaian terhadap blangko daftar isian (angket) yang diisi oleh perusahaan saat mengajukan penawaran kerjasama.

Dari hasil ferivikasi akan ada kategorisasi media berdasarkan tingkatan (tier) kelengkapan administrasi dan performa media massa seperi jumlah oplah untuk media cetak, jumlah pengunjung (viewers) media online, jangkauan siar (media elektronik).

“Terkait kompentensi wartawan walaupun tidak diatur dalam Perbup ini, hanya saja media yang wartawan atau pimpinan redaksinya sudah ataupun belum tersertifikasi serta UKW akan mempengaruhi bobot penilaian perusahaan pers dalam menjalin Kerjasama kemitraan di Pemkab OKI. (g-wijaya)

Tidak ada komentar