Header Ads


Breaking News

101 Jenazah Tenaga Kerja Indonesia Asal Nusa Tenggara Timur Menjadi Kado 60 Tahun Berdirinya Propinsi ini

Portalindo.co.id, Jakarta -- Memasuki usia 60 tahun, Propinsi NTT mendapat kado yang begitu menyayat hati. Sepanjang tahun 2018, kasus kematian tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja wanita asal NTT terus bertambah. Kasus kematian TKI/W tahun ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pengiriman tenaga kerja keluar Negeri.
Hal ini membuat gundah hati Direktur PADMA  INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) Gabriel Goa, saat dihubungi  via pesan WhatsApp rabu 19 Desember 2018, dijakarta, mengatakan,"Masih banyaknya Tenaga Kerja Indonesia/Pekerja Migran Indonesia asal NTT yang rentan kekerasan fisik dan psikis bahkan menjadi  Budak hingga meningal dunia di Negeri Jiran, menunjukkan bahwa belum adanya keseriusan Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-NTT untuk mempersiapkan SDM di NTT, yang memiliki kompetensi dalam skill, kemampuan berbahasa asing, memahami Hukum dan Kultural Negara yang dituju, serta aman melalui perjanjian kerja dan perlindungan Hukum dan HAM di Luar Negeri." Ucap Gabrial.
Lanjut Gabriel, Fakta menunjukkan bahwa BLK yang memenuhi standar hanya ada 3 di NTT milik PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta) atau P3MI(Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia) di Kota Kupang. Sedangkan di Sumba, Sabu, Rote, Alor, Lembata dan Flores sama sekali belum ada.
Gabrial menambahkan, "Begitu juga milik Pemerintah yang ada hanya gedung BLK(Balai Latihan Kerja) dan belum ada aktivitas rutin sebagaimana yang disyaratkan UU 39 maupun UU 18 tentang TKI/PMI. Ke depan pasca 60 tahun NTT, Pemprov dan Pemkab/Pemkot se NTT wajib hukumnya bekerjasama dengan Lembaga-lembaga Agama, LSM dan Perusahaan Nasional dan Multinasional bersama Pemerintah Pusat untuk menyiapkan lapangan pekerjaan di NTT dan khusus CTKI/CPMI asal NTT. Agar sungguh2 mempersiapkan Balai Latihan Kerja dan diberangkatkan melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagaimana disyaratkan dalam UU PPMI nom18 tahun 2017."Sambungnya. 

"Bagi Pelaku dan aktor Intelektualis Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk Oknum-oknum Pejabat yang backing, agar ditindak tegas dan dihukum seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera, agar cita-cita NTT Zero Trafficking terwujud , dan tak kalah pentingnya adalah peran aktif KPK RI untuk memproses hukum Para Koruptor di NTT yang telah merampok dana-dana untuk rakyat NTT yakni dana Bansos(Bantuan Sosial), Bantuan Kesehatan, Bantuan Pendidikan, Bantuan Bencana Alam, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa" tutup Gabriel. (Teuf)


Tidak ada komentar