Header Ads


Breaking News

Soal Kasus Proyek Simpang Lima Bandara Sulsel Satu Terancam Jadi DPO,2 Sudah Jadi Tersangka



PORTALINDO.CO.ID, MAKASSAR - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel terus mendalami kemungkinan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek underpass simpang lima bandara Sultan Hasanuddin (Sulhas).

Kepala Kejati Sulsel Tarmizi mengungkapkan, pihaknya kini menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum melakukan pengembangan terhadap kasus pembebasan lahan ini.

"Kita nanti lihat perkembangan berikutnya. Untuk sementara baru ditetapkan dua tersangka karena sudah memenuhi alat bukti," kata Tarmizi, Sabtu (17/11/2018).

Tarmizi menambahkan, jika hasil audit membuktikan potensi untuk menambah tersangka baru maka pihaknya akan terus melanjutkan kasus ini. Apalagi salah satu tersangka AR kini sudah ditahan di Lapas Klas IA Makassar yang memudahkan penyidik mendalami kasus ini.

"Dalam pengembangan berikutnya kita lihat nanti karena kita masih minta BPKP mengaudit kerugian negara. Karena memang kita tidak mengetahui nilainya untuk sementara," imbuhnya.

Mantan Kajati Aceh ini juga mengungkapkan, penyidik masih berfokus pada salah satu tersangka, RH yang kini melarikan diri dan tidak pernah memenuhi panggilan penyidik.

Jika dalam beberapa hari ke depan tidak memenuhi panggilan penyidik, maka RH akan dijadikan sebagai daftar pencarian orang (DPO) oleh Kejati Sulsel. "Kalau memang memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai DPO," pungkasnya.

Sebelumnya, Kejati sudah menahan AR, mantan Kasubag Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar dalam kasus lahan fiktif ini, pada Kamis (15/11/2018) lalu.
AR merupakan salah satu panitia pembebasan lahan Underpass Simpang Lima yang menghubungkan jalan antara Kabupaten Maros dan kota Makassar. Panitia pembebasan lahan itu sendiri dikenal dengan nama tim sembilan.

Tim sembilan sendiri dibentuk pada tahun 2012 yang kala itu dipimpin Muhammad Sabri, mantan Asisten I Pemerintah Kota Makassar. Selain Sabri, ada juga Camat Biringkanaya, Lurah Sudiang, hingga pejabat dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Makassar.
Proyek pembebasan lahan underpass simpang lima sendiri dikerjakan oleh Kementerian PU melalui Balai Jalan Metropolitan Makassar (BJMM) dengan anggaran Rp10 miliar.

Namun tim sembilan berperan dalam melakukan verifikasi dan pengecekan lahan yang akan dibebaskan. Seperti yang diungkapkan M Sabri pada pemeriksaannya di Kejati bulan April 2017 lalu.
“Kita dari pemerintah kota hanya melakukan verifikasi sementara mekanisme pembayaran bukan kita, tapi dari Balai Besar," kata Sabri kala itu.

Namun, permasalahan timbul ketika penyidik Kejati menemukan dugaan salah bayar sebesar Rp3,48 miliar yang dilakukan oleh AR selaku sekretaris sekretaris satuan tugas pengadaan tanah. AR memasukkan satu Sertifikat Hak Milik (SHM) yang seolah-olah juga dibebaskan dalam proyek underpass ini.

Namun, sertifikat tersebut tidak masuk di dalam area pembebasan. Dan terlebih lagi, RH yang mengaku memiliki lahan tersebut telah menerima ganti rugi dari negara. Dari temuan penyidik, lahan yang dimasukkan RH itu bukanlah lahan milik RH.(Ria)

Tidak ada komentar