Header Ads


Breaking News

Muncul Ide Revisi UU Parpol Saat KPK Diskusi Bareng 16 Partai

Foto Ilustrasi 

PORTALINDO.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang 16 partai politik untuk diseminasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) sekaligus berdiskusi di Auditorium Gedung KPK C1, kemarin, Kamis (22/11). Pada pertemuan itu, muncul ide untuk merevisi Undang-Undang Partai Politik.

Dalam menyusun SIPP itu KPK bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Perwakilan partai politik yang hadir, di antaranya PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PKB, Hanura, PKS, PAN, PPP, PSI, Perindo, PBB, PKPI, Partai Garuda, dan Partai Berkarya.

"KPK bersama LIPI kembali berdialog dengan semua Sekjen parpol atau yang mewakili dalam penjelasan kembali SIPP sehubungan dengan upaya KPK, LIPI dan parpol dalam upaya menciptakan parpol yang berintegritas," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang , Jumat (23/11).

Saut mengatakan dalam pertemuan itu turut dibahas masalah pendanaan, kaderisasi, kode etik, dan sejumlah hal lainnya. Dalam SIPP terdapat lima komponen utama, yaitu kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

"Secara umum sebenarnya bagi parpol bukan hal baru. Bahkan mereka juga sudah memiliki visi integritas baik dalam proses pemilu dan pemilihan pengurus," ujarnya.  Selain itu, kata Saut, dalam pertemuan kemarin juga intens membahas tentang sistem dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Menurut mantan staf ahli Badan Intelijen Negara (BIN) itu, terdapat pemikiran bersama untuk melakukan perbaikan terhadap UU Parpol Itu.


Saut mengungkapkan beberapa hal yang dibahas yaitu soal sistem proporsional terbuka, tertutup, atau gabungan terbuka dan tertutup.  "Terdapat mainstream pemikiran dan ide dalam diskusi tadi tentang perlunya memperbaiki UU Parpol yang antara lain sistem pemilu juga," kata dia.

Saut menyatakan tindak lanjut dari pertemuan kemarin adalah penandatanganan SIPP dalam kegiatan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) yang bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia, pada 4-5 Desember 2018. Acara tersebut mengangkat tema 'Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik di Indonesia'.  "Akan dilakukan penandatanganan komitmen politik berintegritas yang terdiri atas beberapa poin, di mana akan ditandatangani oleh ketua umum masing-masing parpol," ujarnya.(Alexander)

Tidak ada komentar