Header Ads


Breaking News

Irwandi Yusuf Gubernur Non Aktif Aceh Jalani Sidang Perdana Pengadilan Tipikor Jakarta



PORTALINDO.CO.ID, JAKARTA - Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf akan menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (26/11/2018).

Persidangan akan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada hari yang sama juga digelar sidang perdana terhadap ajudan Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal dan pengusaha Aceh, kolega Irwandi Yusuf, T Saiful Bahri.

Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Saiful Bahri ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan suap proyek dari dana otonomi

khusus Aceh atau DOKA tahun 2018.
Dugaan suap dilakukan oleh Bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi.

Adapun, uang suap yang diberikan Bupati Bener Meriah Ahmadi kepada Irwandi Yusuf, diduga digunakan untuk membiayai kegiatan Aceh Marathon.

Selain itu, Irwandi juga terlibat kasus penerimaan gratifikasi terkait pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011.

Selama penyidikan, ada 121 saksi dari berbagai macam unsur yang diperiksa dalam dua kasus tersebut.

Unsur saksi yang diperiksa meliputi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Asisten 2 Provinsi Aceh, Kepala Bappeda Aceh, Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
Selain itu, PNS pada Dinas Pengairan Aceh, Dinas PUPR, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh, Direktur Utama PT Tuah Sejati, dan wiraswasta.

Sementara Ahmadi saat ini sedang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Pada sidang sebelumnya, Bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi, dituntut empat tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ahmadi juga dituntut membayar denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tuntutan lainnya, jaksa meminta majelis hakim mencabut hak politik Ahmadi selama tiga tahun usai menjalani pidana pokoknya.

"Menyatakan terdakwa Ahmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa Ali Fikri saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai, perbuatan Ahmadi tak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Perbuatan Ahmadi juga dinilai menciderai tatanan birokrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya," kata jaksa.

Menurut jaksa, Ahmadi menyuap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sekitar Rp 1 miliar secara bertahap.

Menurut jaksa, pemberian uang itu agar Irwandi Yusuf mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Ahmadi.

Ahmadi ingin kontraktor dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (DOK) Tahun 2018 di Bener Meriah.

Menanggapi tuntutan jaksa, Bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi SE, menyatakan, dirinya akan melakukan pembelaan secara pribadi dan oleh tim kuasa hukum.

“Nanti saya akan sampaikan pembelaan sendiri,” ujar Ahmadi seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Sidang akan dilanjutkan Kamis (28/11) mendatang dengan agenda pembacaan pleidoi oleh Ahmadi dan tim kuasa hukumnya. (Alexander)

Tidak ada komentar