Header Ads


Breaking News

Gubernur Bali Akan Terapkan Sisterm PHR Online, Ini Kata KPK




PORTALINDO.CO.ID,  DEANPASAR -Gubernur Bali Wayan Koster akan menerapkan sistem PHR online serentak di seluruh Bali karena cukup banyak deviasi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) antara yang diterima dengan jumlah hotel dan restotan yang ada di Bali akhir-akhir ini.

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat sistem PHR Online secara terintegrasi dalam Satu Kesatuan Wilayah Provinsi Balibersama Koordinator Wilayah Korsup Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Rahmat Suwandha, Sekretaris Pemerintah Provinsi Bali I Dewa Made Indera, Perwakilan OPD Penghasil Pemerintah Provinsi Baliserta Kabupaten/Kota, di ruang rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, di Renon, Denpasar, Senin (5/11/2018).

Rencana ini, menurutnya, juga merupakan tindak lanjut pertemuan dengan pimpinan KPK pada 25 Oktober tentang transparansi penerimaan pendapatan daerah.

“Sampai saat ini yang benar-benar menerapkan sistem PHR Online di Baliadalah Kabupaten Badung dan kita bisa melihat PAD Badung yang transparan hingga saat ini, dan saya ingin seluruh Kabupaetn/Kota di Balibisa menerapkan itu,” tegasnya.

Namun ia berharap sistem Online ini terintegrasi di seluruh kabupaten/kota dengan memakai satu aplikasi dan Pemprov Bali pun bisa mengaksesnya.

“Ini merupakan implementasi dari program Nangun Sat Kerthi Loka Bali, One Island, One Management, dan One Commando,” imbuhnya.

Orang nomor satu di Bali ini mengintruksikan beberapa hal untuk melancarkan rencana tersebut yang tentu saja bertujuan mendongkrak PAD masing-masing kabupaten/kota serta kesejahteraan masyarakat Bali.

Intruksi tersebut antara lain, menyempurnakan database hotel dan restoran yang terdapat di masing-masing kabupaten/kota serta menyiapkan sistem terintegrasi bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika dan BPD Bali.

“Nanti saya inginnya setiap pembayaran yang terjadi di hotel dan restoran bisa langsung dipotong dan disetor ke kas daerah,” tandasnya.

Koordinator Wilayah Korsup Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha, mengatakan, selama ini KPK menjadikan pendapatan sebagai pilar utama pencegahan korupsi.(Titus.y)

Tidak ada komentar