Header Ads


Breaking News

Surat Panggilan Terhadap Kapolri Jenderal Tito Karnavian Itu Hoaks,KPK Pastikan



Portalindo.co.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan surat panggilan terhadap Kapolri Jenderal Tito Karnavian adalah hoaks alias palsu.

Dalam surat palsu tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian disebut terlibat dalam tindak pidana korupsi penerimaan suap petinggi CV Sumber Laut Perkasa. Polri pun mengambil sikap dan mengejar pelaku pembuat surat palsu tersebut.

"Dir Cyber Polri akan mencari pembuat surat dan penyebar," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/10/2018).





Menurut Setyo, pihaknya sudah mengonfirmasi ke KPK bahwa surat tersebut hoaks. "Sudah ada pernyataan dari KPK, surat itu kan ada kode-kode tersendiri," jelas dia.

Selain pernyataan langsung KPK, isi dari surat tersebut pun memang sudah janggal. Unsur tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidik. "Tanggal pembuatan (ditulis pulpen)," Setyo menandaskan.

Surat panggilan itu memiliki nomor surat Spgl/5511/Dik.01.00/40/10/2018 dan ditandatangani Direktur Penyidikan KPK atas nama Panca Putra S tanggal 29 Oktober 2018. Lengkap dengan stempel KPK.

Tito diminta memenuhi panggilan penyidik pada Jumat 2 November 2018 di Gedung KPK sebagai tersangka atas kasus yang menyeret Basuki Hariman dan Patrialis Akbar.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah turut menyatakan bahwa surat yang beredar itu tidaklah benar. "Surat itu tidak benar. Penomorannya keliru, tanda tangan dan stempel juga salah dan KPK tidak pernah pengeluarkan surat tersebut," ujar Febri.

Panggilan untuk James Riady

Pada bagian lain, KPK telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap petinggi Lippo Group James Riady. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

"Tentang apakah surat panggilan untuk James Riady sudah dikirimkan, setelah saya cek ke tim, benar sudah dikirimkan untuk jadwal akhir Oktober 2018 ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (26/10/2018).

Febri menyatakan bahwa James Riady dijadwalkan akan diperiksa untuk seluruh tersangka dalam kasus suap tersebut. "Untuk sembilan tersangka," ungkap Febri.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan sembilan tersangka, yaitu konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), dan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin (NNY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

KPK perlu mendalami keterangan James Riady atau pengetahuan para saksi lainnya yang akan dipanggil terkait dengan perkara tersebut.


"Misalnya terkait dengan pertemuan yang kami duga pernah dilakukan oleh saksi dari pihak Lippo dengan Bupati atau pihak yang terkait dengan perkara ini untuk membahas sejumlah hal terkait proyek ini," kata Febri.(Guntur)

Tidak ada komentar