Header Ads


Breaking News

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah:Kita Akan Mencoba  Dorong Pemerintahan Yang Berintegritas



Portalindo, Sulawesi Selatan - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA) menyebutkan, upaya untuk menuju Indonesia yang lebih bermartabat dan berintegritas adalah tindakan yang mulia.

Saat ini, pengambil kebijakan juga semakin memberikan pemandangan-pemandangan lebih sejuk di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, Nurdin mengaku pihaknya juga akan turun tangan dalam mewujudkan pemerintahan yang sehat.

"Kita akan mencoba mendorong pemerintahan yang betul-betul yang berintegritas," kata Nurdin Abdullah saat menghadiri acara Anti Corruption Summit 2018 di Four Points by Sheraton, Makassar, Selasa (23/10/2018).

Ia berharap, dengan pengawalan KPK akan mengefektifkan penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi.

Nurdin optimistis, pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan keteladanan dari pimpinan.

"Kami juga sudah minta tolong KPK untuk membantu membenahi aset-aset kita, aset kita ini sangat besar, bahkan banyak aset kita sudah berpindah tangan ini yang juga coba kita benahi," sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyampaikan, dukungan besar dari berbagai elemen masyarakat kepada KPK untuk pemberantasan korupsi. Termasuk pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui kajian-kajian yang lahir dari dunia pendidikan, dari dunia kampus.

"Kita bisa melakukan kajian memberantas korupsi dan menularkan pendidikan kita dan lebih berintegritas. Oleh karena itu, KPK sadar betul tidak bisa dipikul sama sekali hanya KPK. Tetapi harus dipikul oleh seluruh bangsa," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, tokoh nasional, Mahfud MD sebagai keynote speaker mengungkapkan, saat ini oknum yang melakukan penggelapan uang jumlahnya semakin menggila dan besar-besaran.

"Lingkupnya dari pusat sampai daerah, dari tengah ke samping, dulu jarang sekali ada korupsi di daerah-daerah," tambahnya.

Ia menuturkan, saat ini jika dirata-ratakan, jumlah kasus di pusat dan daerah, maka akan ada tiap pekan ditangkap KPK itu.

Ia juga menyampaikan terkait korupsi politik, korupsi ini dengan menggunakan jabatan politik baik dengan korupsi langsung maupun menggunakan pengaruh.

Menurutnya, KPK juga harus melakukan pemberantasan korupsi pada korupsi politik. Karena dapat menimbulkan kerugian negara.

"Seorang pejabat tinggi ditangkap oleh KPK, berapa tangkapannya, cuma Rp100 juta, orang ribut, kenapa menangkap ecek-ecek. Padahal, di balik seratus juta itu, ada dana ratusan miliar bisa mengalir ke dia," ucapnya.

Mahfud menyebutkan, jika pengaruhnya berhasil digunakan, maka akan menimbulkan dampak kerugian negara yang lebih besar.

"Sehingga saya berani mengatakan, Anda jangan menuding KPK hanya berani menangkap bupati (dengan korupsi) hanya Rp60 juta di Klaten," ujarnya.

Seperti diketahui, acara ini berlangsung dari 23-24 Oktober 2018 dan merupakan kegiatan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Tema yang diangkat yakni "Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi".(Ria)

Tidak ada komentar