Header Ads


Breaking News

BUPATI BEKASI HJ.NENENG HASANAH YASIN DI TETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA OLEH KPK



Portalindo.co.id, Jawa Barat - Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin  setelah menjalani 20 jam pemeriksaan di Gedung KPK.
Sebelumnya, orang nomor satu di Kab Bekasi ini telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan  Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.


Setelah tiba digedung KPK sekitar pukul 23.25 WIB senin (15/10/2018).Neneng langsung menjalani pemeriksaan secara intensif. Politisi Golkar tersebut baru keluar dari Gedung KPK dan mengenakan rompi oranye pada pukul 19.46 WIB.selasa (16/10/2018).


"Ditahan di Rutan KPK selama 20 hari pertama," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Selain Neneng, KPK juga menetapkan tiga Kepala Dinas dan satu pejabat sebagai tersangka.

KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J); Kadis Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor; Kadis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bekasi Dewi Tisnawati (DT)  dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi (NR) sebagai tersangka kasus.

Kami simpulkan adanya dugaan pemberian hadiah atau janji kepada Bupati Bekasi dan kawan-kawan terkait pengurusan izin Meikarta," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018.

KPK menduga pemberian dalam kasus ini merupakan bagian dari komitmen fee untuk pengurusan sejumlah izin dalam pembangunan fase pertama proyek Meikarta yang memiliki luas 84,6 hektar. Adapun proyek Meikarta dibagi menjadi tiga fase pembangunan dengan total luas 774 hektar.

Laode mengatakan total komitmen fee untuk Neneng dan kawan-kawan berjumlah Rp 13 miliar. Total pemberian yang sudah terealisasi sejumlah Rp 7 miliar. Uang itu diduga diberikan melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

KPK menyatakan keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, meliputi rencana pembangunan apartemen, pusat perbelaniaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan. Menurut Laode, untuk membangun semua bangunan itu dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, Amdal, banjir, tempat sampat, hingga lahan makam

KPK juga menetapkan sejumlah pegawai Lippo Group sebagai tersangka pemberi suap. Mereka adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Jaya Purnama serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.(Irma)

Tidak ada komentar