Header Ads


Breaking News

Apresiasi OJK Soal Equity Crowdfunding, Eko Cahyono: Peluang UKM Jual Saham Tanpa Lewat BEI


Portalindo.co.id-Denpasar- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat akan mengatur layanan urun dana pembelian saham (equity crowdfunding) melalui penyelenggara (platform) digital bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Aturan baru ini membuka peluang pelaku UKM mengakses pendanaan dengan menjual saham kepada publik tanpa harus melantai di bursa saham atau melalui Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ekonom dan pendiri Ekonomi Bali Creatif H.M. Eko Budi Cahyono, S.E.,M.M.,M.H., mengapresiasi terobosan dan kebijakan anyar OJK ini. Sebab bisa memberikan alternatif dan membuka peluang pendanaan lebih luas kepada pelaku UKM di luar skema perbankan atau pinjaman ke fintech peer to peer (P2P) Lending seperti yang sudah berjalan saat ini.

"Regulasi baru OJK ini bisa mendukung UKM tumbuh bisa lebih cepat dan memperluas skala pasar melalui akses pendanaan yang lebih luas dengan menjual saham tanpa harus terdaftar di Bursa Efek Indonesia," kata Eko Cahyono saat ditemui di Denpasar, Selasa (30/10/2018).

Pria yang juga caleg DPR RI dapil Bali nomor urut 2 dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini menegaskan UKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Jadi sudah seharusnya prioritas pembiayaan dan berbagai kemudahannya diarahkan untuk pelaku UKM ini.


"Ada kendala mengenai fasilitas dan pembiayaan perbankan bagi usaha yang sifatnya non formal seperti UKM. Jadi dengan adanya alternatif pembiayaan lewat equity crowdfunding bisa lebih menggairahkan UKM. Penjualan saham ini tujuan agar bisa mencari funding atau pembiayaan dan agar bisa menaikkan equity atau permodalan," imbuhnya.

Diakui skema pembiayaan lewat equity crowdfunding ini bisa lebih mudah dan efisien ketimbang UKM mengakses dana ke perbankan. Namun masih juga ada keterbatasan sebab yang bisa dibiayai dengan skema equity crowdfunding ini sesuai rancangan aturan baru OJK ini adalah UKM yang sudah berbadan hukum berupa PT (Perseroan Terbatas).

Namun untuk menyiasati hal itu, kata Eko yang juga aktif sebagai konsultan ekonomi manajemen keuangan dan properti itu, pelaku UKM yang belum berbadan hukum bisa menginduk kepada perusahaan UKM yang lebih besar dan sudah berbadan hukum agar tetap bisa menawarkan sahamnya dijual ke publik.

"Dengan adanya peluang ini, UKM bisa menginduk di perusahaan UKM yang lebih besar. Jadi ada kolaborasi dan bisa saling memberdayakan diantara pelaku UKM," kata Eko yang pernah mengabdi sebagai Tenaga Ahli Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu.

Eko mengajak pelaku UKM menangkap peluang alternatif pembiayaan lewat equity crowdfunding ini tentu dengan menyiapkan berbagai hal baik dari aspek legalitas maupun manajemen. Sebab ada kewajiban menyediakan laporan keuangan penerbit minimal disusun berdasarkan Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) non audited bagi pelaku UKM yang ingin menjual sahamnya.

Namun diakui sebagian besar UKM belum melek menyusun laporan keuangan dan tidak rapih secara manajemen. Untuk itu Eko mengaku siap memfasilitasi dan membantu mendampingi para UKM ini.(*)

Penulis :T.Yohanes

Tidak ada komentar