Menkum HAM: Hormati Putusan Hakim, Jangan Gaduh
Cari Berita

Menkum HAM: Hormati Putusan Hakim, Jangan Gaduh

Monday, May 7, 2018


Portalindo.co.id - Jakarta - Yasonna Hamonangan Laoly Menteri Hukum dan HAM, menyambut baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait gugatan Hizbul Tahrir Indonesia (HTI). Yasonna berharap tidak ada kegaduhan pascaputusan tersebut.
"Kami berharap juga seluruh anggota masyarakat menyikapi secara arif. Dan, jangan buat kegaduhan," kata Yasonna , Senin (7/5/2018).

"Ini negara hukum, negara demokrasi. Tidak puas, banding. Jangan ada sikap kontraproduktif, paling tidak ramai-ramai kita percayakan pengadilan, itu saja,  " ujarnya. dan mempersilakan pihak penggugat untuk melakukan upaya hukum lanjutan terkait putusan yang telah diketuk oleh Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana.

Yasonna meyakini bila apa yang dilakukan pemerintah, yaitu membubarkan HTI, sudah sejalan. "So far, secara hukum apa yang diputuskan benar adanya," kata Yasonna.

Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI atas Menteri Hukum dan HAM. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pembubaran HTI juga tetap berlaku dan ormas itu tetap dibubarkan.
Majelis hakim menyebut proses penerbitan SK Menkumham terkait pembubaran HTI sudah sesuai prosedur. Surat keputusan itu juga tidak bertentangan dengan hal-hal yang ditudingkan dalam gugatan HTI.
"Menolak permohonan penundaan surat keputusan yang diajukan penggugat, dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim, Tri Cahya Indra Permana, di Cakung, Jakarta Timur, Senin (7/5/2018).
"Dalam pokok perkara satu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 455 ribu," kata dia.
Sebelumnya, HTI menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ke PTUN dengan nomor 211/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 13 Oktober 2017 lalu. HTI meminta agar SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan ormas tersebut dicabut.
Adapun persidangan HTI melawan pemerintah ini sudah berjalan 16 kali, termasuk vonis. Selama persidangan, kedua pihak menghadirkan saksi dan ahli masing-masing.(Red)